Underpass Gatot Subroto Didukung Pemkot Cimahi, Percepatan Koordinasi Lahan Terus Dilakukan

1001882883

Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah

 

CIMAHI, SalZa News – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan Underpass Gatot Subroto yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi lahan yang terdampak proyek.

 

Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, mengatakan pembangunan underpass ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

 

“Pemerintah Kota Cimahi mendukung penuh pembangunan underpass Gatot Subroto. Salah satu bentuk dukungan kami adalah memfasilitasi lahan yang terdampak,” ujar Wilman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/1/2025).

 

Ia menjelaskan, hasil pertemuan antara Wali Kota Cimahi, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, pihak TNI, serta instansi terkait menunjukkan seluruh pihak pada prinsipnya menyetujui pembangunan underpass tersebut.

 

Menurut Wilman, proyek ini memiliki manfaat besar, tidak hanya bagi Pemerintah Kota Cimahi, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

 

“Kebermanfaatannya jelas, terutama untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas pengguna jalan serta keselamatan perjalanan kereta api,” katanya.

 

Terkait lahan milik TNI yang terdampak proyek, Wilman menegaskan mekanismenya bukan melalui pembelian.

 

“Lahan dari TNI bersifat hibah. Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah kota juga akan menghibahkan dalam bentuk barang, seperti renovasi bangunan atau sarana dan prasarana milik TNI,” jelasnya.

 

Saat ini, Pemkot Cimahi terus melakukan percepatan koordinasi, termasuk dengan Kodam III/Siliwangi, guna memastikan mekanisme penggunaan lahan dapat segera diselesaikan. Ditargetkan, penyediaan lahan rampung pada Maret 2025.

 

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, pekerjaan fisik pembangunan Underpass Gatot Subroto diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 bulan. Saat ini, pihak provinsi masih mempersiapkan administrasi dokumen lelang proyek.

 

Wilman memastikan, pembangunan underpass tersebut tidak berdampak pada rumah warga.

 

“Tidak ada lahan masyarakat yang terdampak. Hanya lahan milik TNI dan PT KAI saja,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, PT KAI juga telah menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut karena dinilai sejalan dengan kepentingan keselamatan dan operasional perkeretaapian.

(Sinta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *