Musrenbang Cimahi Utara, Ngatiyana Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Menghambat Pembangunan

Wali Kota Cimahi Ngatiyana (tengah) bersama Plt. Camat Cimahi Utara Dadan Saepuloh, S.T. (ketiga dari kiri), Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara Asep Supriatna (ketiga dari kanan) saat memperlihatkan berkas dokumen hasil berita acara Musrenbang

 

CIMAHI, SalZa News – Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif Tingkat Kecamatan Cimahi Utara, di aula kantor Kecamatan Cimahi Utara, Jl. Jati Serut No. 12, Cibabat Cimahi Utara, Kamis (5/2/2026).

 

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Cimahi Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Hendra Gunawan, Plt. Camat Cimahi Utara Dadan Saepuloh, S.T.

 

Turut hadir pula Kepala OPD, unsur Forkopimcam, para Lurah se Kecamatan Cimahi Utara, Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara Asep Supriatna, Ketua LPM tiap-tiap kelurahan Kecamatan Cimahi Utara, Ormas Pemuda, Perwakilan UMKM dan Perempuan serta tokoh masyarakat dan agama yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, dan para tamu undangan lainnya.

 

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk tetap menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

 

“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Utara. Saya juga ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan Musrenbang di wilayah ini,” ujar Ngatiyana.

 

 

Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana mengapresiasi peran aktif para Ketua LPM yang menjadi koordinator dalam penyusunan usulan Musrenbang di berbagai bidang.

 

“Saya apresiasi para Ketua LPM yang menjadi koordinator, baik di bidang fisik, sosial budaya, pemerintahan, dan bidang lainnya. Pelaksanaannya berjalan dengan baik dan usulannya realistis,” katanya.

 

Menurut Ngatiyana, berbagai usulan yang disampaikan dari Kecamatan Cimahi Utara akan menjadi bahan musyawarah lanjutan di tingkat kota, dengan harapan dapat tertampung sesuai skala prioritas pembangunan.

 

“Usulan-usulan ini realistis, mudah-mudahan semuanya bisa tertampung dan menjadi bahan pembahasan di tingkat kota,” ucapnya.

 

Ia menyampaikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam Musrenbang, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

 

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik itu masuk dalam program Musrenbang ini. Itu yang harus kita prioritaskan,” tegas Ngatiyana.

 

Namun demikian, Ngatiyana mengingatkan agar dalam pelaksanaan program pembangunan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram, baik program murni, Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), maupun program pokok pikiran (Pokir) Dewan.

 

“Yang saya garis bawahi, jangan sampai program pelaksanaannya tumpang tindih. Jangan sampai di PPM ada drainase, di Pokir juga drainase di lokasi yang sama. Itu tidak efektif,” terangnya.

 

Ia menekankan pentingnya selektivitas dalam perencanaan agar sasaran pembangunan benar-benar tepat.

 

“Program harus bisa dibedakan dengan jelas. Walaupun sumbernya sama-sama dari APBD Kota Cimahi, penamaannya berbeda, pelaksanaannya juga harus jelas dan tepat sasaran,” imbuhnya.

 

Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Ngatiyana menyebut bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala serius bagi Kota Cimahi. Justru, efisiensi dilakukan dengan memangkas program-program yang dinilai kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

 

“Bagi Cimahi, efisiensi ini tidak masalah. Kita tetap semangat. Kita efisiensikan program atau anggaran yang outcome-nya kurang,” ulasnya.

 

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan, lanjut Ngatiyana, adalah pengurangan perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat.

 

“Sekarang hampir tidak ada ASN yang berangkat berombongan ke luar Jawa Barat. Kalau pun ada undangan dari luar, cukup satu atau dua orang saja,” ungkapnya.

 

Selain itu, Pemkot Cimahi juga melakukan penghematan penggunaan ATK hingga 50 persen, serta pengurangan anggaran konsumsi untuk rapat internal.

 

“Sekarang sudah era elektronik. ATK kita kurangi 50 persen. Rapat internal cukup bawa tumbler masing-masing. Tapi kalau tamu dari luar tetap kita jamu, itu bentuk penghormatan,” jelasnya.

 

Meski menerapkan efisiensi, Ngatiyana memastikan pembangunan strategis di Kota Cimahi tetap berjalan.

 

“​Walaupun ada efisiensi, pembangunan tetap berjalan. Kita membangun Puskesmas, Bundaran Jati, UPD RS, rumah singgah, dan laboratorium kesehatan, semuanya menggunakan anggaran yang telah dialokasikan,” ungkapnya.

 

Bahkan, pada tahun ini Pemerintah Kota Cimahi juga merencanakan pembangunan underpass sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur kota.

 

“Selama pengemasan programnya baik dan outcome-nya dirasakan masyarakat, anggaran itu tidak ke mana-mana, tepat sasaran dan bermanfaat,” pungkas Ngatiyana.

 

 

Sementara itu, Plt. Camat Cimahi Utara Dadan Saepuloh, S.T., mengatakan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang sangat penting dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dan partisipatif.

 

“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi ruang bersama untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Dadan.

 

Ia menjelaskan, dasar penentuan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan Cimahi Utara bersumber dari rekapitulasi usulan hasil Musrenbang tingkat kelurahan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

 

“Seluruh usulan dari kelurahan kami rekap, kami pilah, dan kami kelompokkan agar benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, tercatat 105 usulan prioritas kegiatan yang dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni Bidang Pemerintahan sebanyak 24 usulan, Bidang Ekonomi 19 usulan, Bidang Fisik 37 usulan, serta Bidang Sosial Budaya sebanyak 35 usulan.

 

“Angka ini menunjukkan betapa beragam dan kompleksnya kebutuhan pembangunan di Cimahi Utara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” tutur Dadan.

 

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai isu strategis pembangunan, mulai dari sektor ekonomi, sosial budaya, pemerintahan hingga infrastruktur fisik.

 

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

 

Menurutnya, forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kelembagaan dan proses perencanaan, sekaligus menggalang sumber daya yang diperlukan dalam menangani isu dan permasalahan prioritas pembangunan.

 

“Tidak kalah penting, Musrenbang ini menjadi momentum untuk membangun komitmen politik dan sosial, agar apa yang kita rencanakan bisa kita realisasikan bersama,” imbuhnya.

 

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Cimahi Utara diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya Forum Ketua RW dan delegasi kelurahan se-Kecamatan Cimahi Utara, lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan seperti LPM, PKK, MUI, DMI, PSM, RBM, Karang Taruna, PPTI, FKSS, Pramuka, serta organisasi dan kelembagaan lainnya.

 

Selain itu, hadir pula tokoh masyarakat, LSM, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 

“Kami berharap seluruh peserta dapat berperan aktif, menyampaikan masukan secara konstruktif, dan bersama-sama merumuskan prioritas pembangunan yang realistis dan terukur,” kata Dadan.

 

Musrenbang Kecamatan Cimahi Utara dilaksanakan selama satu hari penuh, dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan pendanaan bersumber dari APBD Kecamatan Cimahi Utara Tahun Anggaran 2026 pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

 

“Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif semua pihak, saya optimistis Cimahi Utara dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” tutup Dadan.

(Sinta)