Adhitia Yudisthira Harap 70 Persen Usulan Musrenbang Cimahi Selatan Dapat Diakomodasi Pemkot
Camat Cimahi Selatan, Rika Martiana saat menandatangani hasil berita acara kesepakatan Musrenbang yang disaksikan oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko (tengah) dan Ketua LPM Kecamatan Cimahi Selatan, Asep Hendrawan
CIMAHI, SalZa News – Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cimahi Selatan secara terpadu sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran, tanpa mengurangi penyerapan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, usai menghadiri kegiatan FGD Musrenbang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Jalan Baros No. 14, pada Rabu (28/1/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemantapan Pelayanan Publik” tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi, kebutuhan, serta masukan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat kecamatan.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, Asda II Achmad Nuryana, Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Cimahi Selatan, Camat Cimahi Selatan Rika Martiana.
Turut hadir pula Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, H. Nabsun dari Fraksi Golkar, anggota DPRD Kota Cimahi Sri Hendarsih dan Tatang Somantri dari Fraksi NasDem, Agung Rohama Shidiq dari Fraksi Golkar, Yefi Abdullah dan Ayi Kusmiati dari Fraksi PKS, Kepala OPD Binwil Kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan, para Lurah se Kecamatan Cimahi Selatan, Ketua LPM Kecamatan Cimahi Selatan Asep Hendrawan, Para Delegasi tiap kelurahan se-Kecamatan Cimahi Selatan, para Ketua RW, unsur forkopimcam, dan para tamu undangan lainnya.
Adhitia menegaskan, pelaksanaan FGD dan Musrenbang yang dikemas dalam satu rangkaian kegiatan tidak berdampak pada efektivitas penyaluran aspirasi warga, meskipun dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Forum ini tetap memiliki tujuan yang sama, yakni menampung dan merumuskan aspirasi masyarakat. Dilaksanakan secara terpadu justru membuat prosesnya lebih efisien tanpa mengurangi substansi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil Musrenbang tingkat kecamatan akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2027.
Tahun 2027 disebutnya sebagai fase maturity (kematangan-red) dari visi Cimahi Mantap, sehingga program yang diusulkan diharapkan bersifat konkret dan dapat langsung dilaksanakan.
“Program-program yang diusulkan harus benar-benar executable (dapat dieksekusi-red), baik yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, maupun pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.
Terkait keterbatasan anggaran, Adhitia menyampaikan bahwa seluruh usulan masyarakat akan melalui proses rasionalisasi saat dibahas di tingkat kota dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Cimahi pada 2027.
“Semua usulan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kita berharap kondisi anggaran pada 2027 tidak seberat tahun 2026,” katanya.
Selain mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Cimahi juga menyiapkan skema creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Pada tahun anggaran 2026, Pemkot Cimahi juga menerapkan manajemen anggaran yang lebih ketat dengan evaluasi kinerja perangkat daerah setiap triwulan. Program yang tidak berjalan sesuai jadwal akan dievaluasi dan anggarannya dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas dan siap dieksekusi.
Dalam forum tersebut, masyarakat Cimahi Selatan menyampaikan berbagai usulan di bidang fisik, sosial, budaya, pariwisata, pemerintahan, ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.
Adhitia menilai, sebagian besar usulan telah sejalan dengan visi-misi serta RPJMD Kota Cimahi.
“Harapannya, dari seluruh usulan yang masuk ke tingkat kota, sekitar 70 persen dapat diakomodasi oleh Pemerintah Kota Cimahi,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Cimahi Selatan Rika Martiana mengatakan bahwa pelaksanaan FGD dan Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Selatan menjadi forum penting dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat.
Menurut Rika, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Seluruh usulan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum ini akan kami jadikan dasar dalam perencanaan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan dan usulan pembangunan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Rika menambahkan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan, khususnya di wilayah Cimahi Selatan.
“Kami berharap hasil FGD Musrenbang ini dapat menghasilkan usulan yang prioritatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(Sinta)
