Warga Puas Banyak Pokir Terealisasi, Reses Asep Rukmansyah Dipenuhi Ucapan Terima Kasih
Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar, H. Asep Rukmansyah, S.E.
CIMAHI, SalZa News – Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar, H. Asep Rukmansyah, SE, menggelar kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026 di Lapang Voli Komplek Nata Endah, Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Cimahi Utara, Rabu (11/3/2026).
Reses tersebut menjadi momentum bagi Asep yang juga Anggota DPRD Kota Cimahi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat secara langsung.
Kegiatan reses ini dihadiri sekitar 500 konstituen yang dibagi ke dalam dua sesi pertemuan. Setiap sesi diikuti oleh sekitar 250 warga yang berasal dari berbagai wilayah di daerah pemilihan tersebut.
Dalam dialog bersama warga, berbagai usulan pembangunan lingkungan disampaikan. Mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan gang (PJG), penerangan jalan lingkungan (PJL), jalan setapak, jalan lingkungan, drainase hingga program rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Melalui dialog dengan masyarakat tadi, banyak program yang diusulkan, khususnya terkait pembangunan di lingkungan masing-masing RW. Di antaranya PJG, PJL, jalan setapak, jalan lingkungan, drainase hingga rutilahu,” ujar Asep.
Menurutnya, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan kelanjutan dari usulan sebelumnya yang sebagian telah berhasil direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Tadi juga teman-teman media melihat sendiri ketika dialog berlangsung, banyak warga yang menyampaikan ucapan terima kasih. Artinya masyarakat merasa puas karena beberapa usulan pada tahun-tahun sebelumnya sudah terealisasi,” katanya.
Meski demikian, Asep menyebut masih ada sejumlah program yang perlu ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2026, baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan.
Ia juga menyoroti kondisi perekonomian nasional yang saat ini sedang tidak stabil dan berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Situasi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah pusat hingga daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Kota Cimahi juga mengalami pemotongan dana transfer dari pusat sekitar Rp238 miliar,” jelas Asep.
Namun demikian, DPRD Kota Cimahi bersama pemerintah daerah tetap berkomitmen agar program prioritas tidak terganggu, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Alhamdulillah, DPRD khususnya Badan Anggaran bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota berkomitmen tidak akan mengurangi kegiatan yang bersifat prioritas seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Selain itu, Asep juga menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian serius karena terjadi di beberapa wilayah Kota Cimahi, baik di bagian utara, tengah maupun selatan.
Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Cimahi sendiri karena berkaitan dengan kondisi wilayah hulu dan hilir yang melibatkan daerah lain.
“Masalah banjir ini berkaitan dengan hulu dan hilir. Hulu berada di wilayah Bandung Barat, sehingga perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah terkait,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), pemerintah provinsi serta pemerintah daerah lainnya untuk mencari solusi bersama.
“Cimahi ini pada dasarnya menjadi daerah buangan air dari wilayah Bandung Barat. Karena itu perlu kerja sama yang baik antar daerah agar penanganan banjir bisa lebih maksimal,” pungkasnya.
(Sinta)
