Hadiri FPD Dinas PUPR, Rika Lis Indarti: Pembangunan Infrastruktur Cimahi Harus Berbasis Kualitas dan Kebutuhan Rakyat
Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Rika Lis Indarti menekankan pentingnya kualitas dan efektivitas anggaran dalam FPD PUPR Renja 2027
CIMAHI, SalZa News – Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Rika Lis Indarti, menghadiri kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang digelar di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jumat (20/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang dinilai strategis dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027. Rika menilai forum tersebut bukan sekadar agenda rutin perangkat daerah, tetapi menjadi ruang penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Saya mengapresiasi Dinas PUPR yang telah menyelenggarakan FGD ini dengan baik. Forum seperti ini penting untuk memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Rika.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar tampilan fisik semata, tetapi harus mengedepankan kualitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Pembangunan jangan hanya terlihat bagus secara visual. Yang paling penting adalah kualitasnya, ketahanannya, dan kesesuaiannya dengan regulasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi perbedaan arah dalam proses penganggaran.
“FGD ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, menyatukan pandangan, dan mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Rika memaparkan tiga fokus utama pengawasan Komisi III DPRD. Pertama, terkait skala prioritas dan efektivitas anggaran.
“Kami mendorong agar PUPR memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, perbaikan jalan lingkungan, serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan, jadi anggaran harus benar-benar efektif dan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Yang kedua, Rika melanjutkan, mengenai integrasi perencanaan dengan dokumen anggaran.
“Perencanaan yang sudah dibahas dalam forum ini harus sinkron dengan dokumen anggaran. Jangan sampai terjadi tumpang tindih program atau kegiatan yang tidak tepat sasaran,” terangnya.
Ketiga, soal mutu jasa konstruksi.
“Kami meminta pengawasan yang ketat terhadap kontraktor. Gunakan tenaga ahli yang kompeten agar kualitas bangunan terjamin, tantangan pembangunan semakin kompleks, sehingga standar mutu tidak boleh ditawar,” tegas Rika.
Ia berharap hasil FGD tersebut tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Perencanaan yang matang adalah kunci. Infrastruktur harus memiliki dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat, tujuan kita satu, memastikan infrastruktur di Cimahi kokoh, berkualitas, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik,” jelas Rika.
Menutup pernyataannya, Komisi III DPRD Kota Cimahi akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program PUPR agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
(Sinta)
